LUBUKLINGGAU - Walikota Lubuklinggau, SN Prana Putra Sohe didampingi Wakil Walikota, Sulaiman Kohar, menghadiri Rapat Paripurna DPRD Lubuklinggau dengan agenda mendengarkan Laporan Badan Anggaran (Banggar) DPRD terkait hasil pembahasan Raperda APBD 2024, di Gedung DPRD Kota Lubuklinggau, Rabu (13/09).
Dalam sambutannya, Walikota mengakui jika usulan kegiatan yang disampaikan masyarakat melalui Musrenbang maupun hasil Reses Anggota DPRD belum sepenuhnya terakomodir dalam APBD 2024.
Namun demikian, Pemkot Lubuklinggau terus berupaya memenuhinya dengan memperhatikan skala prioritas dan mensinergikan program pemerintah daerah tersebut dengan kebijakan pemerintah pusat.
"Kami sangat bangga karena pihak legislatif telah menelaah secara cermat dan baik terhadap materi Raperda APBD 2024. Walaupun terdapat perbedaan pemikiran, persepsi dan cara pandang dari masing-masing pihak, tapi hal itu merupakan bagian dari proses dan dinamika demokrasi yang pada akhirnya menjadi satu kesamaan pemikiran, pandangan dan pemahaman," ungkapnya.
Rangkaian proses tersebut, kata Walikota, tercermin mulai dari penjadwalan, pembahasan dan penandatanganan kesepakatan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2024, termasuk proses penandatanganan Berita Acara (BA) Persetujuan Bersama antara eksekutif dan legislatif terhadap Raperda APBD 2024 berjalan dengan baik tanpa hambatan suatu apapun.
"Apa yang dibahas serta disepakati ini akan menjadi dokumen penting sekaligus acuan dan dasar hukum dalam pelaksanaan pembangunan Kota Lubuklinggau satu tahun kedepan," ujarnya.
Selanjutnya, Raperda APBD 2024 dan Rancangan Perwal tentang Penjabaran APBD 2024 yang telah disepakati ini segera disampaikan kepada Gubernur Sumatera Selatan untuk dievaluasi.
"Mudah-mudahan dapat diterima oleh Gubernur dan selanjutnya menjadi Peraturan Daerah (Perda) APBD 2024," harapnya.
Rapat paripurna tersebut dipimpin oleh Wakil Ketua II DPRD Kota Lubuklinggau, Hambali Lukman, sedangkan Laporan Banggar disampaikan Rosmala Dewi.
(Gpz)
