LUBUKLINGGAU - Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Cipayung Plus serbu kantor DPRD Lubuklinggau, Senin (5/9) sekira 10.30 WIB.
Massa yang tergabung dari organisasi KAMMI, GMNI, HMI, SAPMA, PMII, IMM dan Permahi itu menuntut DRPD Lubuklinggau untuk menyuarakan ke pusat menolak kenaikan harga BBM, menolak kenaikan tarif dasar listrik dan memberantas mafia gas.
Pada aksi yang berjudul 'Rakyat Dicekik Oleh Pusaran Kekuasaan Oligarki Negeri' itu. Koordinator Lapangan, Tomi Hendra, menyampaikan aksi tersebut merupakan respon atas kebijakan pemerintah yang diduga tidak becus dalam mengelola negara.
"Menaikan harga BBM bersubsidi adalah kebijakan kurang tepat dalam situasi masyarakat yang belum pulih ekonominya secara penuh akibat dari covid 19," ujrnya.
Lanjut Tomi, pihaknya mendesak DPRD Lubuklinggau agar melakukan fungsinya sebagai controling terhadap eksekutif, agar meninjau ulang kembali kebijakan yang tidak pro terhadap rakyat.
Selain itu, ia juga meminta pemerintah segera mengambil langkah untuk menstabilkan harga bahan pokok.
Atas desakan massa, DPRD Lubuklinggau mengajak para mahasiswa untuk melakukan konsolidasi di Ruang Rapat Paripurna.
Dihadapan Pimpinan DPRD Lubuklinggau, rombongan mahasiswa meminta agar unsur Pimpinan DPRD menyepakati tuntutan untuk disampaikan ke pusat.
Sementara, Wakil Ketua II DPRD Lubuklinggau, Hambali Lukman, menerima tuntutan massa untuk kemudian dibawa ke pusat dengan ditandai ketok palu tiga kali.
(Hnz)
