MUSI BANYUASIN - Terkait kelangkaan minyak goreng di Kabupaten Musi Banyuasin (Muba), Ormas Perempuan Sarina Srikandi Serasan Sekate (S4) bersama Srikandi Laskar Merah Putih (LMP) geruduk Kantor Pemkab Muba dan Sekretariat DPRD Muba, dengan membawa kuali dan panci, Rabu (23/02).
Aksi tersebut dipimpin langsung Ketua Ormas Perempuan S4, Sumarni, diikuti ratusan kaum hawa yang mayoritasnya ibu-ibu.
Dalam orasi, Sumarni dan Ketua Srikandi LMP, Trisnawati, meminta Pemerintah Daerah untuk melakukan operasi pasar dua kali dalam satu bulan diseluruh Kecamatan sampai menjelang Idul Fitri mendatang, untuk mengatasi kelangkaan dan melambungnya harga minyak goreng.
"Kami meminta untuk mengalihkan anggaran APBD Muba 2022 yang dianggap tidak terlalu penting untuk dialihkan kepada subsidi kebutuhan harga minyak goreng dan sembako lainya sampai menjelang Hari Raya Idul Fitri 2022, contohnya anggaran bimtek dan lain sebagainya," ujar Ketua Sumarni.
Sambungnya, Pemerintah juga harus memberikan prioritas dan menjamin ketersediaan minyak goreng dengan harga Rp.14 ribu, sebanyak Minimal dua liter perbulan kepada seluruh ibu-ibu.
Lalu, massa juga meminta Pemerintah untuk menetapkan prioritas pembangunan pabrik minyak goreng mini milik daerah pada Rencana Pembangunan Daerah Muba tahun 2023-2026.
Kemudian, meminta Pemerintah untuk membuat MoU kerjasama bersama pengusaha dan perusahaan sawit se Musi Banyuasin tentang kewajiban keterlibatan memasok kebutuhan pabrik minyak goreng mini milik daerah, juga menetapkan harga eceran tetap minyak goreng dalam wilayah Muba sesuai dengan jarak tempuh.
Lanjut, meminta Pemerintah mengevaluasi jabatan Kepala Disperindag dan DPPPA Muba terkait polemik kepentingan kaum perempuan, salah satunya langka dan mahalnya minyak goreng di Muba.
"Karena kami anggap (pemerintah, red.) kurang peka terhadap urusan dan kepentingan kaum perempuan," katanya.
Setelah itu, meminta seluruh Pimpinan DPRD, Pimpinan Fraksi dan Anggota DPRD Muba agar dapat memberikan dukungan terhadap tuntutan aksi damai tersebut.
"Segera menjadwalkan rapat dengar pendapat bersama kami dan istansi terkait guna kami menyampaikan aspirasi kaum perempuan Kabupaten Muba atas rancangan pembangunan daerah Muba tahun 2023 sampai 2026," pintanya.
Aksi damai tersebut kemudian diterima Plt Bupati Muba, diwakili Kasat Pol PP, Erdian Syahri.
Erdian mengatakan, akan menyampaikan lembaran aspirasi itu kepada pimpinan untuk selanjutnya akan dibahas di internal istansi terkait.
"Terimakasih kepada seluruh ibu-ibu dan kaum perempuan yang hari ini telah menyuarakan suaranya, khususnya yang berkaitan dengan langka dan mahalnya harga minyak goreng saat ini, serta beberapa aspirasi lainnya sebanyak enam butir, dari tujuh butir dalam bentuk lembaran tuntutan aksi," ungkapnya.
Setelah itu, masa aksi bergerak menuju Kantor DPRD Muba, mengingat Pimpinan dan Anggota DPRD Muba saat ini tengah melaksanakan dinas luar, rombongan massa diterima Staf Sekwan DPRD Muba.
Atas tidak adanya Pimpinan DPRD, masa aksi berharap pada Senin (28/02) mendatang segera menjadwalkan rapat dengar pendapat bersama instansi terkait. (Komang)
